Fitrotin Azizah (105120401111026)

Globalization, Neoliberalism and The State of Underdevelopment in The New Periphery

(Week X)

Teori-teori pembangunan yang telah dibentuk sejak sekian lama kini mengalami semacam krisis atas ketidakmampuannya dalam mengatasi kegagalan pembangunan yang dialami di beberapa wilayah, seperti di Asia, Amerika Latin dan Eropa Timur. Bahkan institusi-intitusi yang lahir pada masa perjanjian Breton Woods seperti IMF, World Bank dan GAAT - yang menjanjikan solusi dan bantuan terhadap permasalahan ekonomi - pun tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam menangani permasalahan tersebut. Krisis pembangunan yang ada selama ini disinyalir disebabkan oleh adanya suatu ideologi atau kebijakan terencana yang disebut dengan neoliberalisme. Neoliberalisme adalah suatu paham yang mendukung liberalisasi terhadap perdagangan dan keuangan, pasar sebagai penentu harga, pengakhiran inflasi, stabilisasi ekonomi makro, privatisasi serta tidak menginginkan adanya intervensi pemerintah sebagai pembuat keputusan. Paham ini kemudian memprakarsai munculnya suatu konsensus yang dipaksakan yang saat ini kita kenal dengan sebutan globalisasi, yang mana juga mendukung terbentuknya suatu tatanan dunia yang baru. Secara sederhana, globalisasi dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Jika ditinjau dari perkembangan ekonomi, globalisasi merupakan salah satu fase dari perkembangan kapitalisme liberal. Globalisasi memang menjanjikan adanya kemakmuran global, akan tetapi globalisasi sejatinya merupakan perpanjangan dari kolonialisme dan pembangunan sebelumnya.

Dalam jurnalnya, Jorge Nef dan Wilder Robles menyatakan bahwa keadaan historis dan struktural tatanan ekonomi yang baru ditentukan oleh tiga parameter struktural fundamental yang merestrukturisasi makroekonomi global. Pertama adalah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya paham sosialis di dunia kedua, yang mana keadaan ini menjadi tolak ukur keberhasilan kapitalisme. Parameter kedua yaitu adanya disintegrasi dan marginalisasi lebih lanjut dari dunia ketiga. Dan parameter yang terakhir adalah globalisasi ekonomi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Selain itu, perlu diketahui bahwa neoliberalisme menjadi pendukung rezim global saat ini dengan mengusung wacana hegemonik dan homogenisasinya. Rezim ekonomi global saat ini dikuasai oleh para decision maker yang terdiri dari GATT, WTO, IMF, OECD, Group of Eight serta blok-blok perdagangan utama seperti Uni Eropa, ASEAN, NAFTA dan MERCOSUR. Rezim-rezim tersebut menjadi semacam mekanisme formal yang mengatur perdagangan dunia, sehingga memformalkan peran utama perdagangan di skala internasional. Dengan instrumen-instrumen yang dibawanya para elit ekonomi dunia mengelola kepentingan mereka dan menggunakannya sebagai negosiasi struktur peraturan untuk melayani kepentingan bersama mereka.

Sejak tahun 1980, institusi-institusi Bretton Woods seperti IMF dan yang lain-lain melibatkan diri dalam pembangunan di negara-negara berkembang dengan mempromosikan liberalisasi yang dapat membantu meraih pertumbuhan ekonomi. AKan tetapi hasil dari pendekatan itu tidak seperti yang diharapkan. Banyak negara-negara berkembang yang tidak mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, bahkan semakin menghadapi permasalahan baru dalam perekonomiannya. Ketidakstablian ekonomi ini terwujud dalam kemiskinan, pengangguran dan ketidakpastian yang dirasakan oleh sebagian besar penduduk di pinggiran. Neoliberal yang mengusung ekonomi globalisasi telah menghilangkan hak-hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yakni pada makanan, perumahan dan lapangan kerja. Hal ini menimbulkan terjadinya polarisasi sosial sehingga muncul adanya pusat baru dan pinggiran tidak lagi didasarkan pada segi geografis melainkan pada pengelompokan politik dan ekonomi di Utara dan Selatan.